Sistem pemerintahan Thailand

Thailand memiliki Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional 

Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand.

Parlemen Kerajaan Thai yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan yang beranggotakan 480 orang dan Senat yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung, yang jaksanya dilantik oleh raja. Kerajaan Thai juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.

Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada Rathasapha.

Thailand menganut Sistem pemerintahan: Parlementer [Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan].

Parlemen: Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives +  Wuthisapha/Senate).

Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) [Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 

100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol).  Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional. 

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara, peradilan independen dari eksekutif dan legislatif.