Malaysia

SISTEM PEMERINTAHAN 
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah Parlementer. Ketua Kerajaan atau Kepala Pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sedangkan Ketua Negara atau Kepala negara dijabat oleh yang di pertuan agung

BADAN PERUNDANGAN

Badan Perundangan/Legislatif memiliki kewenangan mengubah undang-undang. Parlimen terdiri daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dua Dewan, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. 

YANG DIPPERTUAN AGONG
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara/Kepala Negara yang mengambil keutamaan mengatasi semua orang dalam persekutuan dan tidak boleh dikenakan dakwaan dalam apa-apa juga perbicaraan dalam mana-mana mahkamah. 

DEWAN NEGARA
Dewan Negara adalah Majlis Tertinggi yang berperanan membahaskan sesuatu rang undang-undang dengan lebih detail. Ia juga bertanggungjawab membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan publik. 

DEWAN RAKYAT
Dewan Rakyat adalah majelis khusus untuk rakyat membawa aspirasi rakyat melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Anggota Dewan Rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilihan raya umum. 

EKSEKUTIF
Badan pemerintah atau eksekutif adalah badan yang menjalankan melaksanakan roda pemerintahan dengan sejalan konstitusi.

Source: http://blogger.com

Sistem Pemerintahan Zimbabwe

Zimbabwe adalah negara yang berdiri di dalam benua Afrika, atau lebih spesifiknya, Afrika bagian selatan. Negara ini berbatasan dengan Afrika Selatan di sebelah selatan, Botswana di barat, Zambia di utara dan Mozambique di timur.

Bentuk negara Zimbabwe adalah negara kesatuan yang berbasis republik yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat dan badan lainnya seperti badan legislatif dan yudikatif hanya menjalankan tugas yang dipilih oleh pemerintah pusat. 

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan di Zimbabwe adalah presidensial. Awalnya, Zimbabwe memiliki pemerintahan semi-presidensial. Pada tahun 1987, Mugabe merevisi konstitusi sehingga menghapuskan pos perdana menteri dan membuat sistem pemerintahan berubah menjadi presidensial.

Dalam keberjalanannya, timbul berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah akibat kecurigaan terjadi kecurangan dalam pemilu.

Itulah mengapa sekarang republik zimbabwe menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Eksekutif

Negara Zimbabwe saat ini dipimpin oleh presiden yang bernama Robert Mugabe yang sekarang berusia 90 tahun. Robert Mugabe tampil sebagai kepala pemerintahan sejak tahun 1980 ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri Zimbabwe yang pertama juga sebagai Presiden eksekutif pertama di Zimbabwe. Ia menjabat sebagai presiden sejak tanggal 31 Desember 1987 hingga sekarang.

Legislatif

Badan legislatif di Zimbabwe bernama Parliament dan dibagi menjadi dua, Majelis Dewan (House of Assembly) dan Senat (Senate). 

Yudikatif 

Badan yudikatif di Zimbabwe terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hakim. 

Sistem Pemerintahan Bosnia dan Herzegovina

Bosnia dan Herzegovina (BiH) adalah Negara federasi yang terdiri dari Bosnia-Herzegovina sendiri, Republik Srpska, dan Brcko District. Negara ini terletak di bagian timur-selatan benua Eropa dan sebuah pecahan dari Negara Republik Federasi Sosialis Yugoslavia yang terdiri dari serikat Slovenia, Kroasia, Serbia, Montenegro dan Macedonia. Sistem pemerintahan Bosnia-Herzegovina yang ada sampai sekarang dibuat setelah implementasi perjanjian Dayton yaitu perjanjian untuk menghentikan  perang di Negara-negara Yugoslavia termasuk Bosnia-Herzegovina sendiri. Bosnia-Herzegovina adalah Negara demokratis.

Pemimpin tertinggi

Posisi tertinggi dalam pemerintahan Bosnia-Herzegovina adalah Perwakilan Tertinggi Bosnia-Herzegovina dimana pemimpin posisi tersebut mempunyai wewenang penuh untuk merubah bentuk parlemen Negara serta,mengeluarkan anggota-anggota resmi di dalam pemerintahan. Perwakilan Tertinggi Bosnia-Herzegovina mempunyai peran penting untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam Negara  terutama memastikan sistem pemerintahan Negara nya berjalan dengan baik. Pemimpin  perwakilan tertinggi Bosnia-Herzegovina saat ini adalah Valentin Inzko.

Eksekutif

Sistem pemerintahan dalam bidang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden. Presiden Bosnia-Herzegovina terdiri dari tiga orang yang dipilih langsung secara demokratis oleh masyarakatnya. Tiga presiden tersebut mewakili tiga kelompok suku terbesar di Negara tersebut yaitu suku Bosnia (Bosniaks), suku Serbia (Serbs), dan suku Kroasia (Croats). Dalam federasi Bosnia-Herzegovina, masyarakat memilih presiden dari suku mereka yaitu suku Bosnia dan Kroasia sementara untuk Republik Srpska, yang bermayoritas suku Serbia, mereka memilih presiden bersuku Serbia. Presiden mempunyai batas periode untuk memimpin selama 4 tahun. Peran presiden BiH adalah mengimplemetasikan kebijakan luar negeri serta mengurus anggaran Negara. Perdana menteri BiH dilpilih oleh ketiga presiden dan perwakilan tertinggi. Perdana menteri mempuyai peran yaitu mengurus kabinet Negara.

Legislatif

bidang legislative BiH terdiri dari dua kamar yaitu house of peoples dan house of represntatives. Mereka berperan untuk mengimplemetasikan keputusan presiden, mengurus dan mengalokasikan anggaran serta membuat undang-undang Negara.

Yudikatif

Makhamah Konsistusi BiH terdiri dari sembillan anggota yang keempat nya dipilih dengan Parlemen Bosnia-Herzegovina, dua dipilih oleh Republik Srpksa dan tiga dipilih oleh pengadilan HAM Eropa. Makhamah Konsistusi BiH adalah bagian yang mempunyai wewenang tertinggi dalam keputusan-keputusan hukum. 

Sistem pemerintahan Finlandia

SISTEM PEMERINTAHAN 

Republik Finlandia (Finnish: Suomen tasavalta) adalah sebuah negara di benua Skandinavia, dengan jumlah penduduk 5,48 juta dengan luas wilayah sebesar 338,424 km2.

Finland adalah sebuah negara repulik yang menganut sistem pemerintahan parlementer, dimana parlemen Finlandia menunjuk kabinet negara tersebut. Dibawah konstitusi, 200-anggota parlemen dalam satu kamar melaksanakan otoritas pengambilan keputusan tertinggi di Finlandia. Kedaulatan milik rakyat dan kekuasaan dipegang oleh parlemen. Mereka bisa memutuskan anggaran negara, menyetujui perjanjian internasional, dan mengawasi kegiatan pemerintah. Mereka juga bisa mengubah konsitusi negara, menolak veto presiden dan menyebabkan pengunduran dewan negara.
Perundang-undangan dapat dimulai dari dewan rakyat, atau satu atau lebih anggota dari Eduskunta (parlemen Finlandia). Untuk merubah konstitusi, amandemen harus disetujui dua kali oleh parlemen Finlandia, dengan dua periode pemilihan berturut-turut dengan pemilihan umum diadakan diantara kedua periode tersebut.

Presiden berkonsultasi dengan juru bicara parlemen dan dari perwakilan dari kelompok parlementer tentang formasi dewan negara (pemerintahan). Menurut konstitusi, parlemen memilih perdana menteri, yang ditunjuk untuk bekerja oleh presiden. Menteri lainnya ditunjuk oleh presiden dari usulan perdana menteri. Menteri individu tidak ditunjuk oleh parlemen, namun mereka disingkirkan atau dikeluarkan atas mosi tidak percaya. Pemerintah negara juga harus percaya kepada parlemen dan harus mengundurkan diri atas mosi tidak percaya.

Sebelum perdana menteri ditunjuk, kelompok parlementer bernegosiasi tentang program politik dan komposisi dewan negara. Atas dasar hasil dari negosiasi dan setelah berkonsultasi dengan juru bicara parlemen dan kelompok parlementer, presiden menginformasikan parlemen tentang calon perdana menteri. Calon perdana menteri akan menjadi perdana menteri jika mayoritas parlemen memilih untuk orang tersebut.

Sistem Pemerintahan Turki

Turki termasuk salah satu negara besar dikawasan Eurasia. Secara geografis, wilayah Turki terbentang dari Semenanjung Anatolia sampai kawasan Eropa bagian Balkan.

Dalam segi pemerintahan, Turki mengadopsi sistem parlementer dimana konstitusi Negara Turki mengatur semua sistem politik didalam pemerintahan. Konstitusi negara Turki mengatur dan menetapkan prinsip utama dalam pemerintahan. Pemerintahan di Turki di pimpin oleh seorang presiden yang dipilih langsung melalui proses pemilu dan memiliki jabatan selama 5 tahun di setiap periode. dalam hal ini, presiden berperan sebagai kepala negara dan seremonial. tidak hanya itu, Turki juga menganut sistem politik sekularisme dalam pemerintahan nya.

Kekuasaan eksekutif di Negara Turki sepenuhnya dilaksanakan oleh perdana mentri dan dewan mentri, sedangkan lembaga legislatif, dikontrol oleh majelis agung turki. Dalam proses pemilu, perdana menteri serta dewan menteri dipilih langsung oleh institusi parlemen melalui mosi percaya yang biasanya adalah kepala atau ketua sebuah partai di Negara Turki. perdana mentri disini bertugas menjalankan tugas-tugas negara dan harus tunduk dibawah naungan undang-undang dasar atau konstitusi negara Turki.

Dalam sistem pemerintahannya, Turki menerapkan sistem hak pilih universal. sistem ini diberikan pada masyarakat yang berusia 18 tahun keatas untuk ikut turut mengambil bagian dalam proses pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah.

selain itu juga, turki menganut sistem sentralisasi. sistem sentralisasi ini adalah sistem yang kekuasaan atau otoritas nya datang dan diberikan langsung oleh pimpinan pemerintah.

Sistem Pemerintahan Norway

Negara Norwegia adalah sebuah negara skandinavia yang terletak di bagian ujung barat, berbatasan dengan negara Swedia, Rusia dan Finlandia.

Di Norwegia, digunakannya sistem parlementer untuk menjalankan negaranya yang bersifat monarki konstitusional.  Parlemen Norwegia dikenal sebagai Stortinget, terletak di Oslo, ibukota Norwegia. Stortinget ini mempunyai anggota sebanyak 169, sejak ditambah 4 anggota baru di tahun 2005. Perdana Mentri negara Norwegia ini adalah Erna Solberg yang diangkat pada tahun 2013. Anggota parlemen ini akan menjalankan tugas mereka dalam jangka waktu 4 tahun, lalu akan di reshuffle setelah masa kerja mereka telah berakhir.

Sistem Pemerintahan Kepulauan Faroe (Faroe Islands)

Faroe Islands adalah kumpulan 18 pulau yang terletak 655km lepas pantai Eropa Utara, di tengah-tengah Norwegia dan Islandia.

Faroe Islands adalah wilayah berpemerintahan sendiri, dicakup oleh kedaulatan eksternal Kerajaan Denmark. Sistem politik Faroe adalah variasi dari jenis demokrasi parlemen Skandinavia, dengan perakitan sendiri dipilih secara demokratis legislatif, Løgting, dan pemerintah eksekutif, Foroya Landsstýri, dipimpin oleh løgmaður (Perdana Menteri). Oleh karena itu, Faroe Islands menggunakan sistem parlementer.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan Løgting. Kekuasaan yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif dan adalah tanggung jawab Denmark.

Government System Of Russia

Government System Of Russia By Yefta 12D

Russia is a federal presidential republic

The executive power is split between the President and the Prime Minister, but the President is the dominant figure. The legislature is represented by the Federal Assembly of Russia. It has two chambers: the State Duma – the lower house, and the Federation Council – the upper house. The judicial power is vested in courts and administered by the Ministry of Justice.

The President 

The President is the head of state and is elected by popular vote every six years for a maximum of two consecutive terms. The original constitution had four-year presidential terms, but this was amended to six years by parliament late in 2008. The new rules will not apply to the current administration and will come into effect only after the next election, due in 2012. The President’s working residence is in the Moscow Kremlin. The President determines the basic domestic and foreign policy, is the commander-in-chief of the armed forces, can veto legislative bills, resolves issues of citizenship of the Russian Federation, awards state decorations and grants pardons.
 
The Government 

Government duties are split between a number of ministries, some of which, in turn, have federal services and federal agencies answerable to them. The head of government, the prime minister, is appointed by the president and confirmed by the State Duma. The government is housed in the so-called White House in Moscow. The government ensures the implementation of domestic and foreign policy, works out the federal budget, oversees the implementation of financial and monetary policy, ensures the rule of law, human rights and freedoms.
 
The Parliament 

The bicameral Federal Assembly makes federal law, approves treaties, declares war and has the power of the purse. Both its chambers are located in Moscow.
 
The Federation Council 

The Federation Council of Russia is the upper house of the Russian Parliament. Created by the 1993 constitution, it was to act as a voice of Russia’s federated entities. The Council has explicitly stated that no political factions are to exist in the upper house. 

Unlike the State Duma, the Council isn’t directly elected. It consists of representatives of Russia’s federal entities – each has two. One is elected by the entity’s legislature; the other is nominated by the entity’s head. The terms of the members aren’t nationally fixed, but depend on the terms of the regional bodies that chose them. 

The Council works with the lower chamber to complete and vote on draft laws. But the Federation Council also has special powers of its own, including the declaration of a presidential election, impeachment of the President and decisions on the use of the armed forces outside Russia’s territory. 

The State Duma
 
The State Duma is the lower house of the Russian Parliament. The 450 deputies are elected for terms of five years following constitutional amendments agreed by parliament late in 2008. However, the original term of four years will apply to the current Duma, as the new rules do not come into effect until after the next election.  Any Russian citizen over the age of 21 is eligible to run. Half the seats used to be filled through proportional representation and the other half through single seat constituencies. Now the system has changed. 

The 2007 parliamentary election used a new format whereby all deputies were elected from party-lists through proportional representation.
The term Duma comes from the Russian “dumat” (“to think”). Compared to some European democracies, the Russian Duma is quite a youngster. Founded in 1906, it didn’t survive the 1917 revolution. But it bounced back in 1993, when Russia’s first President, Boris Yeltsin, introduced a new constitution. 

All bills, even those proposed by the Federation Council, must first be considered by the State Duma. Once a bill is passed by a majority in the Duma, a draft law is sent back to the Federation Council. If the Council rejects it, the two chambers may form a commission to work out a compromise. 

The Judiciary

Three types of court make up the Russian judiciary:

• The courts of general jurisdiction (including military courts), subordinated to the Supreme Court;
• He arbitration court system under the High Court of Arbitration;
• The Constitutional Court (as well as constitutional courts in a number of federal entities)

The municipal court is the lowest adjudicating body in the general court system. It serves each city or rural district and hears more than 90 per cent of all civil and criminal cases. The next level of courts of general jurisdiction is the regional courts. At the highest level is the Supreme Court. Decisions of the lower trial courts can generally be appealed only to the immediately superior court. 

Arbitration courts are in practice specialised courts which resolve property and commercial disputes between economic agents. The highest level of court resolving economic disputes is the High Court of Arbitration. 

The Constitutional Court is empowered to rule on whether or not laws or presidential decrees are constitutional. If it finds that a law is unconstitutional, the law becomes unenforceable and governmental agencies are barred from implementing it. The judges of the Constitutional Court, the Supreme Court and the Higher Arbitration Court are appointed by the parliament’s upper house, the Federation Council.

Source: http://russiapedia.rt.com/basic-facts-about-russia/politicalsystem/

Sistem Pemerintahan Rusia

 Federasi Rusia, sebuah negara berdaulat yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Negara Rusia dimulai pada tahun 1917, dimulai dengan pimpinan kekaisaran atau disebut dengan "Tsar". Disambut dan dilanjutkan dengan munculnya sistem pemerintahan komunis, terbentuklah kesatuan negara Uni Soviet, yang menempatkan negara Rusia sekarang sebagai pewaris terbesar Uni Soviet. Hingga titik sekarang, walaupun ada perubahan dalam sistem pemerintahan Russia, beberapa sistem pemerintahan Negara Rusia masih menganut beberapa konsep kepemerintahan Komunis. Dapat dilihat dari segi dimana Presiden (Vladimir Putin) menduduki posisi tertinggi dari semua kedudukan dan jabatan pemerintah yang lain (Penrdana Menteri dan Kabinet yg lain). Semua keputusan dan kendali (control) ekonomi, politik, dll berasal dari presiden. Presiden dalam kata lain, mempunyai kekuasaan penuh berdasarkan sistem 'Tripartit'. Meskipun presiden mempunyai kekuasaan yg penuh, tapi kedudukannya tersebut dalam pemerintahan adalah alhasil dari pilihan dan suara masyarakat, sedangkan perdana menteri dan kabinet lain, tetap dibawah pilihan presiden, dengan persetujuan parlemen tanpa mewakili koalisi atau partai dominan. Negara Rusia dapat disimpulkan berdiri diatas sistem Republik Federal, Federasi, Semi-presidensial, dan Republik Konfederasi. Sistem juga mengadakan adanya 'kabinet bayangan', badan yg disusun menurut instruksi presiden langsung untuk mengatasi dan menangani problematika internal maupun luar negara.

Sistem Pemerintahan Kroasia

Republik Kroasia adalah negara berbentuk bulan sabit di Eropa berbatasan dengan Balkan di tenggara. Ibu kotanya adalah Zagreb. Dalam sejarahnya, negara ini merupakan negara republik untuk Republik Sosialis Federal Yugoslavia. Republik diantara lain adalah adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yanng artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah secara totalier. Negara ini melepaskan diri dan memperoleh kemerdekaan pada 1991 dan merupakan kandidat dari anggota Uni Erops.

Kroasia adalah anggota dari PBB, yang Organisasi untuk Keamaan dan Co-operasi di Eropa, di Dewan Eropa dan merupakan non-anggota tetap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk istilah 2008-2009. Negara ini juga calon untuk keanggotaan dari Uni Eropa dan calon anggota NATO. Kroasia diharapkan resmi bergabung NATO pada April 2009, sehingga kedua Republik Sosial Federal Yugoslavia bangsa untuk bergabung dengan aliansi militer berikut Slovenia. Selain itu, Kroasia juga merupakan anggota dari Uni untuk Mediteranian setelah didirikan pada 2008.

SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG

Pemerintahan Jepang adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapatkuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara-negara lainnya, Pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang; Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak tahun 1947. Ini merupakan negara kesatuan, yang memuat empat puluh tujuh pembagian administratif, dengan Kaisar sebagai kepala negara. Perannya hanya yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan Pemerintah. Sebagai gantinya, Kabinet, bersama dengan Menteri Negara dan Perdana Menteri, adalah sebagai pengarah sekaligus pengendali Pemerintah. Kabinet adalah sumber kekuasaan dari cabang Eksekutif, dan dibentuk oleh Perdana Menteri, sebagai kepala pemerintahan. Ia ditunjuk oleh Parlemen Jepang dan dinobatkan oleh seorang Kaisar.

Parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif. Menggunakan sistem "dua kamar", yang terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Tinggi, dan Majelis Rendah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, yang bersumber dari kedaulatan. Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang Yudisial, mereka sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif.

Kaisar Jepang adalah pemimpin dari Keluarga Kekaisaran sekaligus kepala negara resmi. Ia ditetapkan oleh lembaga Konstitusi menjadi "lambang Negara dan kesatuan bangsa".^[Namun, dia bukanlah seorang pemimpin lembaga Eksekutif dan dia hanya memiliki kuasa atas kepentingan tertentu saja. Dia tidak memiliki hak wewenang sebenarnya yang berkaitan dengan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam pasal 4 bagian Konstitusi.

Sistem pemerintahan Spanyol

Sistem pemerintahan Spanyol yang bersifat monarki parlementer ini membuat bentuk pemerintahannya dikuasai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (symbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.

Spanyol mengalami masa kejayaan sebagai imperium dunia dan menguasai hampir seluruh benua Amerika pada abad XVI dan XVII namun memasuki abad XVIII kejayaan Spanyol mulai surut. Kegagalan Spanyol dalam revolusi industri membuat pemerintahan Spanyol tertinggal dalam bidang pemerrintahan dibanding negara Inggris, Perancis dan Jerman.

Sistem pemerintahan Thailand

Thailand memiliki Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional 

Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand.

Parlemen Kerajaan Thai yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan yang beranggotakan 480 orang dan Senat yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung, yang jaksanya dilantik oleh raja. Kerajaan Thai juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.

Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada Rathasapha.

Thailand menganut Sistem pemerintahan: Parlementer [Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan].

Parlemen: Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives +  Wuthisapha/Senate).

Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) [Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 

100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol).  Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional. 

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara, peradilan independen dari eksekutif dan legislatif.

Sistem pemerintahan liechtenstein

Sistem pemerintahan liechtenstein adalah monarki konstitusional karena dipimpin oleh seorang pangeran Hans Adam yang menjabat sebagai lembaga legislatif dan perdana mentri sebagai lembaga eksekutif yang bernama perdana mentri Adrian Hasler karena sistem pemerintahan liechtenstein juga menganut sistem pemerintahan  "unitary parliamentary" selain itu juga terdapat bupati yang bernama bupati Alois

Sistem pemerintahan Papua New Guinea

Ratu Elizabeth adalah kepala negaranya. Sang ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua New Guinea bernama Paulias Matane. Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer tidak biasa dipakai. Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri. Saat ini Perdana Menteri Papua New Guinea adalah Sir Michael Somare.